OKU Selatan, Sumsel–Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian laporan hasil reses anggota dewan kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, paripurna yang seharusnya menjadi momentum penting penyampaian aspirasi masyarakat tersebut, justru diwarnai banyaknya kursi kosong dari sejumlah anggota DPRD. Jum’at (28/11/2025)
Minimnya kehadiran anggota dewan ini menimbulkan pertanyaan publik, terlebih karena kegiatan reses diketahui menyedot anggaran yang tidak kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap pimpinan dan anggota DPRD menerima sejumlah fasilitas dan tunjangan selama pelaksanaan reses, di antaranya:
SPPD reses sebesar Rp1,5 juta, tunjangan reses mencapai Rp 8,9 juta, uang SHU senilai Rp 2 juta. Belum lagi biaya sewa tenda, soundsystem, dan lainnya dalam satu kali reses per daerah pemilihan masing-masing.
Besarnya biaya yang digelontorkan untuk menyerap aspirasi masyarakat ini, dinilai tidak sebanding apabila para wakil rakyat kurang menunjukkan tanggung jawab dalam penyampaian laporan resmi di forum paripurna.
Publik pun berharap agar DPRD lebih disiplin dan transparan dalam melaksanakan tugas serta mengelola anggaran negara.
Kehadiran anggota dalam rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan langsung dengan laporan hasil kerja ke masyarakat, dianggap sebagai bentuk komitmen moral dan profesional yang harus dijaga oleh setiap wakil rakyat.
Sementara itu Kabag Persidangan Sekwan DPRD OKU Selatan, Rian Pratama saat dikonfirmasi mengatakan kehadiran anggota DPRD OKU Selatan pada paripurna hari ini termasuk quorum.
“Sedangkan terkait ketidakhadiran beberapa anggota DPRD dikarenakan izin dan sudah izin dengan pimpinan DPRD,” jelasnya
Terpisah M Nurhudin Mahfudz sebagai PPTK reses anggota DPRD OKU Selatan membantah tidak ada nominal uang tersebut.
“Terkait biaya reses anggota DPRD itu tidak benar. Tolonglah jangan dimuat di berita,” ucapannya
Meski demikian, publik tetap berharap ada pembenahan menyeluruh dalam tata kelola kehadiran dan transparansi anggaran dewan.
Sebab, akuntabilitas wakil rakyat tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran digelontorkan, tetapi dari sejauh mana mereka menunjukkan sikap hadir, bekerja, dan melaporkan hasil kerja kepada publik. (Red)
